kebijakan pemerintah dalam perekonomian indonesia

kebijakan pemerintah dalam perekonomian indonesi

Jika kita berbicara tentang perekonomian Indonesia, yang akan terpikir di benak kita adalah tentang kondisi dan keadaan ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang bergairah.

pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia.

yang pertama adalah kebijakan fiskal. kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk. salah satu bentuk kebijakan fiskal yang sedang marak adalah BLT. banyak orang melihat BLT hanya bantuan kepada orang yang kurang mampu. sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga meningkat. dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.

contoh lain dari kebijakan fiskal adalah proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah. katakanlah pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. dengan bertambahnya pendapatan mereka akan terjadi efek yang sama dengan BLT tadi.

kebijakan fiskal juga dapat berupa kostumisasi APBN oleh pemerintah. misalnya dengan deficit financing. defcit financing adalah anggaran dengan menetapkan pengeluaran > penerimaan. deficit financing dapat dilakukan dengan berbagai cara. dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia. yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat. sayangnya, rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri.

tidak hanya Indonesia, tetapi Amerika Serikat juga pernah menerapkan deficit financing dengan mengadakan suatu proyek. proyek tersebut adalah normalisasi sungan Mississipi dengan nama Tenesse Valley Project. proyek ini dimaksudkan agar tidak terjadi banjir. proyek ini adalah contoh proyek yang menerapkan prinsip padat karya. dengan adanya proyek ini pengeluaran pemerintah memang bertambah, tetapi pendapatan masyarakat juga naik. pada akhirnya hal ini akan mendorong kegiatan ekonomi agar menjadi bergairah.

mari kita mengingat sedikit kejadian pada akhir tahun 1997 saat terjadi krisis moneter di Indonesia. pada saat itu nasabah berduyun-duyun mengambil uang di bank (fenomena bank rush) karena takut bank tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengembalikan tabungan mereka. untuk mengatasi masalah ini bank-bank umum diberi pinjaman dari Bank Indonesia yang disebut Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI).

pada saat itu memang seluruh tabungan dijamin oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah juga harus mengambil tindakan saat terjadi fenomena tadi.

seharusnya saat suatu perusahaan (termasuk bank umum) kekurangan modal pemilik harus menambah modalnya pada perusahaan tersebut. ini berlaku pada umum dan pemerintah. jika pemerintah kekurangan dana, pemerintah bisa menambah dana dengan menjual saham yang dimiliki pemerintah. perlu diingat, ada beberapa perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah.

kebijakan yang kedua adalah kebijakan moneter. kebijakan moneter adalah kebijakan dengan sasaran mempengaruhi jumlah uang yang beredar. jumlah uang yang beredar dapat dipengaruhi oleh Bank Indonesia. selain dengan langsung menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, mengatur jumlah uang yang beredar juga bisa menggunakan BI Rate. BI rate adalah instrumen dari pemerintah untuk acuan seberapa besar bunga simpanan jangka pendek, misalnya Surat Berharga Indonesia. biasanya bank-bank umum akan menaikkan atau menurunkan suku bunganya seiring dengan naik atau turunnya BI Rate. maka dari itu, saat BI Rate diturunkan, suku bunga kredit juga turun, sehingga biaya investasi ikut turun. dari sini, diharapkan investasi meningkat.

(kapitalis banget…)

kebijakan moneter juga mengatur tentang giro wajib minimum, yaitu jumlah simpanan bank umum di Bank Indonesia yang merupakan sebagian dari titipan pihak ketiga. saat ini giro wajib minimum sebesar 8 % dari titipan pihak ketiga.

kebijakan moneter juga berpengaruh dalam perdagangan internasional dengan mengendalikan tarif ekspor impor. jika tarif impor naik, dorongan untuk impor berkurang. jika tarif impor turun, dorongan untuk ipmpor bertambah dan harga barang-barang impor menjadi lebih murah.

sedikit tambahan, sekitar 95 % kapas yang digunakan sebagai produksi di Indonesia adalah hasil impor. dalam kasus ini industri katun sebagai hasil olahan kapas dalam negeri akan turun jika tarif impor naik.

satu lagi kebijakan yang dimiliki pemerintah Indonesia adalah kebijakan sektoral. kebijakan ini menitikberatkan pada satu dari sembilan sektor perekonomian di Indonesia. misalnya, di sektor pertanian pemerintah memberikan subsidi pupuk. subsidi ini diberikan agar harga pupuk murah. dengan demikian pupuk akan terdorong untuk dipakai. contoh lainnya adalah kebijakan di sektor industri. di sektor ini pemerintah membuat kebijakan kawasan ekonomi khusus. kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang khusus digunakan untuk pendirian industri. misalnya, kawasan industri Cilacap. kawasan ini mempunyai hak khusus, misalnya di Batam impor bahan mentah tidak terkena pajak, sehingga hal ini akan mendorong produksi di sana.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mencabut aturan penutupan ruas tol dalam kota untuk kendaraan berat.

Padahal, kebijakan itu sebelumnya menuai pujian karena mengurangi kemacetan di ruas tol dalam kota hingga 40%.Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suroyo Alimoeso mengatakan, pihaknya berencana mengirimkan surat pencabutan larangan kendaraan berat melewati tol dalam kota kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Menurut Suroyo, aturan tersebut harus dievaluasi lebih lanjut. “Ruas tol termasuk ke dalam jalan negara yang peraturannya di bawah pemerintah pusat. Ruas tol juga diperbolehkan untuk dilewati seluruh kendaraan, baik kecil maupun kendaraan berat,” kata Suroyo di Jakarta kemarin.Perubahan aturan ini seperti menunjukkan prioritas pemerintah tidak jelas.Ketika kemacetan dalam kota mampu dikurangi hingga 40%, lantas muncul protes karena titik macet berpindah, peraturan pun diubah. Menurut Kepala Laboratorium Transportasi Universitas Indonesia Ellen W S Tangkudung,agar tidak mendapat cap plinplan, pemerintah sebaiknya memikirkan kebijakan dengan matang. “Tampak seperti tidak konsisten. Padahal, pelarangan itu terbukti efektif mengurangi kemacetan. Kebijakan yang sempat diujicobakan pada pelaksanaan KTT Ke-18 ASEAN ini pantas dipertahankan,” kata Ellen kepada SINDOkemarin.

Menurut Ellen, kebijakan ini sudah tepat dan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum.Pemerintah sebaiknya tidak boleh ragu dengan kebijakan ini. Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menambahkan, pemerintah terkesan tidak siap dan plinplan dengan pencabutan larangan ini.Menurut dia, dalam hal ini ada negosiasi dari Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) dengan ancaman mogok sehingga tuntutan mereka dikabulkan. “Pihak Organda lebih pintar lobi-lobi,sementara rakyat tetap tidak mendapat keadilan,”kata Ahmad.Keadilan dalam kemacetan,tutur dia, sebaiknya dinikmati bersama, tidak ada privilese tertentu.

Kewenangan Pusat

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan mengatakan, pencabutan larangan kendaraan berat memasuki tol dalam kota didasarkan beberapa pertimbangan. Di antaranya uji coba peraturan tersebut seharusnya berlaku pada pelaksanaan KTT Ke-18 ASEAN di Jakarta beberapa waktu lalu. “Kami juga menerima laporan ada titik kemacetan baru.” ”Pelarangan truk masuk tol dalam kota ini hanya akan mengalihkan titik kemacetan dan bukan menghentikan kemacetan,” ucapnya.

Menurut dia, ruas tol dalam kota adalah kewenangan pemerintah pusat. Terhitung mulai Kamis (5/5) hingga Senin (9/5), tol dalam kota mulai Cawang sampai Tomang steril dari lalu lalang kendaraanberat, menyusulpelaksanaan KTT Ke-18 ASEAN pada Sabtu (7/5) dan Minggu (8/5). Kebijakan tersebut berlaku mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB setiap hari. Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melanjutkan kebijakan pembatasan angkutan barang (truk) melintas di jalan tol dalam kota hingga Jumat (10/6). Seluruh truk yang akan masuk ke jalan tol dalam kota akan dialihkanke kawasanpinggiran.

Sementara truk baru diperkenankan masuk ke dalam kota mulai pukul 22.00–05.00 WIB. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengaku belum mengetahui permintaan menghentikan uji coba pengalihan angkutan berat ini. Karena itu, pihaknya akan tetap melakukan uji coba pengalihan seperti biasa selama belum menerima permintaan penghentian kebijakan ini.”Kalau belum ada perintah dari gubernur, tidak akan dibuka,” katanya.

Senada dengan Udar, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Royke Lumowa mengatakan, pihaknya tetap akan menjalankan kebijakan pembatasan kendaraan berat untuk masuk tol dalam kota pada pukul 05.00–22.00 WIB. ”Sesuai dengan kebijakan semula, uji coba tetap dilakukan hingga 10 Juni,”ungkapnya. Dia melanjutkan, sampai saat ini pihaknya hanya memperbolehkan truk lewat tol dalam kota untuk jalur Tanjung Priok-Cawang. Sementara untuk Cawang-Tanjung Priok bersifat situasional.”Kalau untuk Cawang-Tanjung Priok itu bersifat kasuistis, kalau memang kosong, bisa dilalui,” ujarnya. Sementara jalur tol dalam kota yang lain tetap tidak diperkenankan. Ketua Organda DKI Jakarta Soedirman membenarkan informasi penghentian uji coba tersebut.

Pihaknya pun akan menghentikan aksi stop beroperasi seperti yang diultimatumkan akan dilakukan hari ini. ”Keputusan pencabutan kebijakan pembatasan waktu operasional kendaraan berat ini diambil dalam rapat koordinasi antara Organda DKI dengan Kemenhub hari ini (kemarin),” ungkapnya. Pihaknya juga akan mendesak Pemprov DKI, melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya,untuk segera mencabut pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam rapat koordinasi tersebut, Soedirman menjelaskan,Kementerian Perhubungan memberikan instruksi agar empat ruas jalan tol yang ditutup segera dibuka.

Keputusan ini pun disambut Organda DKI, yang segera meminta seluruh pengusaha kendaraan berat di tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk membatalkan aksi mogok stop operasi. “Dan kami nyatakan aksi mogok massal besok dibatalkan,” ungkapnya. heru febrianto/epan hasyim siregar/isfari hikmat/wahab firmansyah/helmi syarif

About these ads

About Yohanes Novrianto Simangunsong

MY NAME IS YOHANES
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s